Opini Muhamad Hamka: Sebagaimana diketahui iklim demokrasi Aceh sempat mengalami goncangan hebat pada tahun 2010, mulai dari persoalan calon independen yang membutuhkan perjuangan panjang sebelum di akomodir dalam pemilukada 2011, upaya “feodalisasi demokrasi” dalam bentuk raqan Wali Nanggroe sehingga mendapat tentangan dari berbagai komponen masyarakat Aceh sampai hari ini. Hingga “malpraktek demokrasi” yang terjadi pada beberapa kabupaten; sidang rakyat di kabupaten Aceh Barat Daya, deadlock yang tak substantive antar fraksi di kabupaten Aceh Tamiang, hingga usulan dana pensiun bagi mantan anggota dewan oleh bupati di Aceh Barat.
Selengkapnya di The Aceh Institute
Selasa, 15 Februari 2011 | 16.17 | 0 Comments
0 komentar:
Posting Komentar