Lekuk Korupsi di Aceh

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh mengungkap adanya laporan temuan kerugian keuangan negara berpotensi korupsi yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Temuan tersebut dikemukakan di hadapan 16 orang Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (PAP-DPD RI) di Aula Serbaguna Kantor Gubernur beserta para Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Selengkapnya di The Globe Journal


Koordinator GeRAK Aceh, Askalani mengatakan selain kasus korupsi di TVRI Aceh, Yayasan Tarbiyah yang kini masih mengendap, GeRAK juga menyimpulkan proyek multi Years 2011- 2012 yang bersumber dari Alokasi Dana Khusus Migas Aceh Rp.4 triliyun per tahun, sebesar 51 M yang berbau korupsi. Selengkapnya di The Globe Journal Readmore »»

Thamren Ananda: Dinamika Politik Aceh

@thamren Thamren Ananda
#PemilukadaAceh

Bila pilihan kt tahapan PemilukadaAceh di undur, mk rakyat Aceh akan rugi besar, krn akan ada 16 kab/kota dan 1 posisi Gub yg di PJS

Bila qanun pilkada tdk siap, sebenarnya kita bisa memakai qanun pilkada lama, atau tahapan PemilukadaAceh di undur

Sampai saat ini qanun pilkada blm di bahas oleh DPRAceh pd hal tahapan PemilukadaAceh dimulai bulan April ini.

Menjelang PemilukadaAceh situasi mulai memanas, harapan kita semua agar semua calon kandidat bs menahan diri agar suasana tetap kondusif

Utk menyakinkan diri sendiri&org lain klau dia paling byk dukungan, surve bayaranpun utk memenangkan diri sendiri dilakukan

Semua calon kandidat yg berencana maju dlm Pilkada merasa paling didukung oleh Rakyat, dan paling hebat

Dinamika politik di Aceh, dari hari kehari semakin dinamis saja Readmore »»

Dasar Hukum: Peraturan KPU

Kumpulan (link) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU, diantaranya:

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Readmore »»

Dasar Hukum: Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh Readmore »»

Dasar Hukum: Permendagri

Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan KDH dan WKDH

Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum KDH dan WKDH, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Readmore »»

Dasar Hukum: Intruksi Presiden

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Readmore »»

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah

PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Readmore »»